Ini tulisan saya persis setahun yang lalu, sudah diposting di status fb....
Hari Minggu, 1 Mei 2016, di tengah hiruk pikuk demo Hari Buruh, ada kabar gembira yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor.
Presiden dalam jumpa persnya mengumumkan keberhasilan upaya pembebasan 10 WNI bekas ABK tugbot "BRAHMA 12" yang disandera oleh orang2 yang diduga terhubung ke Kelompok Abu Sayyaf.
(http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160501_indonesia_wni_sandera_bebsa)
Rupanya upaya pembebasan sandera tidak luput dari politisasi, khususnya dari mereka yang mengharapkan dapat mendulang "credit point" di depan publik, mungkin untuk kepentingan tertentu.
Entah siapa yang memulai tapi menurut pengamatan penulis, berita pertama yang menulis pihak yang mengklaim ikut berjasa adalah tautan di laman ini (1 Mei 2016 jam 20.08 WIB):
(http://m.metrotvnews.com/news/peristiwa/3NOY4Jpk-tim-kemanusiaan-surya-paloh-terlibat-dalam-pembebasan-wni)
Masih di tanggal yang sama 2 jam kemudian tautan laman berita ini menginformasikan bahwa ada peran seorang pensiunan TNI, Mayor Jenderal Kivlan Zein.
(https://m.tempo.co/read/news/2016/05/01/078767560/pembebasan-10-wni-dari-abu-sayyaf-dilakukan-lewat-negosiasi)
Kalo kita baca dengan jernih tautan laman itu & beberapa tautan lainnya, sebenarnya KZ ini tidak sedang mengklaim bahwa dirinya yang turut berkontribusi ikut membebaskan sandera tapi sedang menegaskan bahwa upaya pembebasan tidak dengan uang tebusan.
Tapi mungkin karena sisa2 pemilu yang lalu masih membekas, para pengikut kelompok oposisi pemerintah yang membaca berita salah satu kelompok yang berkoalisi dengan pemerintah mengklaim atas jasa mereka, buru2 merespon dengan menyatakan keterlibatan KZ sebagai pihak yang lebih berhak disebut berjasa.
Padahal KZ sendiri tidak mengklaim dirinya paling berperan tapi memang menyebutkan sedikit kronologis yang melibatkan dirinya.
Tapi yang jelas, peran KZ memang disebut oleh Kadiv Humas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar.
(http://nasional.kompas.com/read/2016/05/02/19061771/Polri.Sebut.Ada.Peran.Kivlan.Zen.dalam.Pembebasan.10.WNI.)
Mengapa politisasi sandera pembajakan tidak muncul di kejadian yang sama ketika kapal berbendera Indonesia "SINAR KUDUS" dibajak oleh pembajak Somalia pada masa pemerintahan SBY?
Ya jelas gak ada warga sipil yang berani mengklaim ikut berjasa karena saat itu yang dilakukan adalah gabungan opsi militer dengan uang tebusan tetap diberikan ke pembajak (opsi ini menurut Menhan saat itu Purnomo Yusgiantoro diputuskan dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden SBY).
Saat terjadi pembajakan kapal "SINAR KUDUS" pemerintah SBY bukan tidak luput dari kritik. Pemerintah SBY ketika itu juga dikritik karena dinilai bergerak lamban dalam mengupayakan pembebasan sandera, hal yang dibantah oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro saat itu.
(https://m.tempo.co/read/news/2011/05/16/078334808/eksklusif-pemerintah-lamban-bebaskan-sinar-kudus)
Dalam menyikapi aksi pembajakan ini kedua pemerintahan memang terkesan tertutup tapi karena punya alasan yang berbeda.
Dalam kasus pembajakan kapal "SINAR KUDUS" pemerintah memang harus tertutup karena yang (akan) dilakukan ada unsur aksi militer setelah mendapatkan ijin dari Dubes Somalia di Indonesia, Mahmud Olow Barow, pada tanggal 13 April 2015.
Sedangkan dalam kasus pembajakan oleh terduga Kelompok Abu Sayyaf pemerintah terkesan tertutup karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yaitu dengan membayar uang tebusan, jika benar, ke organisasi yang dicap sebagai teroris dunia, maka Indonesia akan dituduh membiayai atau mendanai teroris.
Kembali ke pihak-pihak yang mengklaim berperan dalam upaya pembebasan, lalu siapa yang benar?
Jawabannya tidak ada yang benar bagi pihak sini kalo itu mengutungkan pihak sana.
#viceversa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar