Pemberlakuan yurisdiksi dan hukum Inggris, suka atau tidak suka, masih menjadi suatu kenyataan penting yang (harus) disepakati oleh pihak2 yang terlibat di dalam kontrak asuransi.
Tidak hanya dalam praktek, dalam teori pun, aspek2 hukum Inggris masih tetap menjadi salah satu bahasan yang harus dipelajari oleh praktisi asuransi, dan kitab yang jadi rujukan adalah "Marine Insurance Act 1906".
Meski nama UU (lama) ini menyandang kata "marine" tapi konsepnya secara umum berlaku untuk semua "class of bussines".
UU lama ini dinilai sudah "seriously out of date" sehingga mengharuskan pihak2 yang berkepentingan di Inggris untuk mereformasi UU tersebut.
Singkatnya, hasil reformasi MIA 1906 ini sekarang sudah menjadi UU hasil proses legislasi dengan nama baru yang disebut sebagai "Insurance Act 2015".
"Insurance Act 2015" sudah dirilis sejak tanggal 12 Pebruari 2015 dan akan mulai diberlakukan mulai tanggal 12 Agustus 2016 untuk semua kontrak asuransi. RUU Asuransi ini pertama kali diperkenalkan di Parlemen pada tanggal 17 Juli 2014.
UU baru ini merupakan hasil evaluasi bersama oleh Komisi Hukum Inggris dan Komisi Hukum Skotlandia dalam hal hukum asuransi. MIA 1906 oleh Komisi Hukum dinilai terlalu “insurer-friendly” dan pembatasan bagi penanggung untuk dapat menghindar dari tanggung jawab terlalu luas.
Oleh pemerintah Inggris, UU baru ini disebut sebagai “the biggest reform to insurance contract law in more than a century”.
UU baru ini didisain untuk memberikan kerangka berpikir yang lebih "up to date" dalam asuransi komersial dengan tujuan untuk:
“at ensuring a better balance of interests between policyholders and insurers”.
Sehingga diharapkan akan tercapai transparansi dan kepastian atas aturan2 yang mengatur kontrak komersial antara pemegang polis dan penanggung.
UU ini memperkenalkan beberapa perubahan substansial & sebagai pengganti Marine Insurance Act (MIA) 1906 yang berlaku terhadap polis-polis komersial, baik "marine" ataupun "non marine".
Dari sekian banyak ulasan oleh pakar atau pengamat atau praktisi hukum dari berbagai sudut pandang, Penulis coba ringkas sedikit penjelasan yang mudah dipahami, yaitu:
1. "Disclosure"
UU yang baru mengganti kewajiban pengungkapan "duty of disclosure" oleh tertanggung dengan persyaratan tertanggung harus membuat “fair presentation of the risk”.
Ini berarti bahwa penanggung tidak lagi punya hak untuk membatalkan kontrak asuransi jika terjadi pelanggaran atas doktrin "duty of utmost good faith".
Broker, yang bertindak mewakili kepentingan tertanggung juga tidak lagi tunduk pada aturan lama mengenai "duty of disclosure".
2. "Warranties"
Berdasarkan hukum yang masih berlaku, pelanggaran atas "warranty" akan membebaskan penanggung dari semua tanggung jawab menurut kontrak asuransi, meskipun pelanggaran tersebut sepele dan tidak berhubungan dengan klaim yang diajukan oleh tertanggung.
Berdasarkan UU yang baru, penanggung tidak bisa bergantung pada pelanggaran "warranty" jika tidak berhubungan dengan klaim.
Malah "warranty" akan memiliki efek suspensif sedemikian rupa bahwa penanggung hanya dapat bergantung pada "warranty" yang dilanggar oleh tertanggung. Penanggung akan kembali "on risk" jika pelanggaran tersebut sudah diperbaiki/dikoreksi.
3. "Remedy" bagi penanggung dalam hal terjadi "fraudulent claims".
Jika menurut MIA 1906 jika terjadi "fraud" tertanggung dapat kehilangan seluruh klaim & penanggung dapat membatalkan seluruh kontrak, tapi menurut UU yang baru penanggung tidak dapat dimintakan tanggung jawab untuk klaim yang terkait "fraud" dan dapat meminta tertanggung mengembalikan jumlah yang sudah dibayar untuk klaim yang terkait "fraud" dan menghentikan kontrak sejak terjadi "fraud" serta menahan premi.
Penting juga untuk dicatat bahwa UU 2015 ini membedakan antara “consumer insurance contract” dan “non-consumer insurance contract”.
Namun demikian UU baru ini tetap memerlukan waktu untuk pembuktiannya di pengadilan guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik, bagaimana UU ini diinterpretasikan dan diberlakukan di berbagai kasus yang berbeda.
(Dirangkum dari berbagai sumber)
Minggu, 10 Juli 2016
Sabtu, 25 Juni 2016
Polis Marine Hull "All Risks"?
Di pasar asuransi marine, khususnya marine hull yang berkiblat ke London market, tersedia beberapa produk asuransi yang memberikan proteksi atas rangka kapal (hull), selain juga polis pengangkutan(cargo).
Polis marine hull, yang paling populer & masih sering digunakan adalah polis "Insitute Time Clauses (ITC) Hulls 1/10/83", dengan 3 macam varian:
1. ITC Hulls 1/10/83 dengan kode CL.280
2. ITC Hulls 1/10/83 Total Loss, General Average, & 3/4ths Collision Liability (Including Salvage, Salvage Charges and Sue & Labor) dengan kode CL.284
3. ITC Hulls 1/10/83 Total Loss Only (Including Salvage, Salvage Charges and Sue & Labor) dengan kode CL.289
Praktisi asuransi umumnya lebih senang & mudah menyebut kodenya untuk merujuk ke polis tertentu, misalnya CL.280 atau CL.284 atau CL.289.
CL.280 memiliki proteksi paling lengkap, CL.284 proteksinya moderat (penulis biasa menyebutnya "Total Loss plus plus") sedangkan CL.289 proteksinya paling sempit.
Selain 3 macam polis di atas yang periode penutupannya berdasarkan "time" (waktu) yang umumnya 12 bulan, ada juga polis "Institute" yang berdasarkan "voyage" (pelayaran), yaitu dari satu tempat ke tempat lainnya.
Polis berdasarkan "voyage" atau disingkat "IVC" ini lazim digunakan untuk kapal-kapal dalam pengiriman. Misalnya, seorang pengusaha yang baru membeli kapal & ingin mengirim ke domisilinya dimana kapal akan dioperasikan. Untuk memproteksi kapal yang baru dibelinya, ia dapat membeli polis marine hull berdasarkan "voyage". Proteksi ini berjalan dari sejak kapal memulai pelayaran dari pelabuhan asal sampai tiba di pelabuhan tujuan yang keduanya disebut di dalam polis.
Polis asuransi marine cargo sejatinya berdasarkan konsep "voyage policy" karena memberikan proteksi atas barang selama dalam pelayaran dari pelabuhan asal sampai pelabuhan tujuan.
Untuk sekedar refresh ingatan, ketika belajar dasar2 asuransi, ada bahasan mnegenai "peril system" yang terdiri dari "named perils" dan "unnamed perils".
Disebut "named perils" karena risikonya disebut di dalam polis dan sebaliknya disebut "unnamed perils" karena risikonya tidak disebut di dalam polis. Yang disebut terakhir ini sering diasosiasikan dengan "all risks policy".
Meski disebut "all risks policy" tetapi sejatinya tidak semua risiko dijamin karena tetap ada pengecualian (exclusions).
Pertanyaannya, apakah varian polis marine hull terbitan "Institute" termasuk "named perils" atau "all risks policy"?
Untuk mendapatkan jawabannya kita baca saja polisnya & kita akan temukan salah satu klausula (6) di ITC atau klausula (4) di IVC isinya adalah daftar risiko (penyebab) yang dijamin (peril clause).
Jadi, semua varian polis ITC Hulls, tidak ada yang "all risks", bahkan polis terbitan terbaru pun, "International Hull Clauses (IHC) 1/11/03" atau polis yang sebelumnya kurang "acceptable" di market, ITC 1/11/95 juga "named perils".
Tulisan dengan tema yang sepertinya sepele ini didasarkan pada pengalaman penulis yang tergelitik mendengar masih banyak praktisi asuransi yang menyebut CL.280 sebagai polis "All Risks".
Entah apa alasan pastinya bahkan ada perusahaan asuransi yang terang2an menuliskan "All Risks" di polis ITC Hulls 1/10/83 dengan kode CL.280, hal yang menurut pemahaman penulis sesuai penjelasan di atas sebenarnya kurang tepat.
Penulis, jika merujuk ke CL.280, lebih proper & nyaman menyebutnya sebagai polis "jaminan luas" atau "comprehensive".
Sebagai informasi pembanding, polis marine hull yang masuk kategori "All Risks" bisa kita temui di Eropa tetapi di luar London market, yaitu polis yang umum digunakan di negara-negara Nordic dengan nama "The Nordic Marine Insurance Plan" atau biasa disebut "The Plan" yang dibuat berdasarkan "Norwegian Marine Insurance Plan (NMIP) 1996".
Rabu, 22 Juni 2016
Bill of Lading Bukan Kontrak (Pengangkutan)
Bill of lading mungkin tidak asing bagi praktisi yang sehari-hari bergelut di bidang shipping namun bagi praktisi di bidang asuransi, terutama marine insurance, dokumen yang disebut bill of lading ini mungkin baru dipandang sebatas dokumen pelengkap/pendukung dalam 2 situasi, yaitu:
1. Pada saat penempatan risiko atau proses underwriting; dan
2. Pada saat terjadi klaim.
Pada situasi yang pertama, seorang underwriter membutuhkan bill of lading, mungkin tidak lebih hanya untuk mengetahui informasi yang terkait dengan pelayaran, alat angkut dan jenis barang yang akan diangkut serta cara pengangkutannya.
Pada situasi kedua, bill of lading dibutuhkan oleh claim officer untuk memverifikasi informasi awal saat proses underwriting dengan aktualisasinya.
Padahal, dalam bidang maritime law, sedemikian pentingnya fungsi bill of lading sehingga dokumen ini disematkan label sebagai "the key to the warehouse".
Dalam kalimat yang sederhana berarti seseorang yang ingin mengambil barang dari gudang (shipping line) harus menggunakan bill of lading sebagai kuncinya.
Sebagian besar literatur mengenai bill of lading, umumnya menulis fungsi bill of lading ada 3, yaitu:
- Evidence of receipt (sebagai bukti tanda terima)
- Evidence of contract of carriage (sebagai bukti adanya kontrak pengangkutan)
- Sebagai "document of title"
Penjabaran fungsi ini sesuai dengan keputusan Lord Bramwell dalam kasus "Sewell v. Burdick, (1884)" dalam kalimat berikut:
"A bill of lading has in the eyes of the law, various aspects:
1. It is very good evidence of the contract of affreightment, though not the contract itself, for the contract is usually entered into before the bill of lading is signed.
2. It is a receipt for the goods shipped and contains certain admissions as to their quantity and condition when put on board.
3. It is a document of title, without which delivery of the goods cannot normally be obtained"
Pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Simon Baughen, seorang solicitor yang menulis buku terkenal "Shipping Law", yaitu:
- Receipt
- Document transferring constructive possession
- Document of title
- A potentially transferable carriage contract
Namun jika kita baca penjabarannya, kurang lebih sama dengan 3 fungsi yang sudah diuraikan di atas.
Dari ketiga fungsi yang semuanya penting tersebut, fungsi sebagai "document of title" merupakan fungsi paling sentral & berhubungan erat dengan bidang komersial yang melalui moda angkutan laut.
Mengenail fungsi bill of lading sebagai "document of title" karena cukup kompleks dari aspek legal & akan kita bahas di tulisan terpisah.
Bill of Lading as Evidence of Receipt
Ini adalah fungsi bill of lading sejak pertama kali digunakan dalam historisnya yang berkembang dari kebiasaan yang menggantikan kebiasaan sebelumnya dimana shipper/seller ikut berlayar bersama barangnya.
Di dalam pengangkutan barang dengan kapal laut ada aturan umum yang berlaku, mengutip dari keputusan Lord Summer dalam kasus "Bradley v. Federal Steam, etc, Co. (1927)", yaitu bahwa pihak carrier harus menyerahkan:
"What she received as she received it, unless relieved by the excepted perils”
Bill of lading sebagai bukti tanda terima akan menyebutkan kondisi dan jumlah barang yang diserahkan ke dalam penguasaan carrier.
Jika barang yang diserahterimakan dari shipper sudah sesuai dengan kondisi dan jumlah yang diterima oleh carrier atau "apparent good order and condition" maka bill of lading dinyatakan "clean".
Sebaliknya, jika kondisi atau jumlah barang yang diterima oleh carrier tidak "apparent good order and condition" saat dimuat dan bill of lading diberikan catatan, maka dinyatakan sebagai "unclean" atau "claused".
Pentingnya bill of lading sebagai bukti tanda terima karena dokumen ini dianggap sebagai pengakuan yang mengikat mengenai barang yang dimuat ke atas kapal.
Bill of Lading as Evidence of Contract of Carriage
Untuk fungsi ini, banyak praktisi, khususnya di asuransi, yang mengira bahwa bill of lading adalah kontrak pengangkutan, sebuah anggapan yang keliru.
Dalam hubungan antara carrier dan shipper, bill of lading itu sendiri bukan sebuah kontrak pengangkutan, tapi sebatas bukti adanya kontrak tersebut.
Sumber yang dikutip untuk dalil ini adalah "obiter dictum" Lord Bramwell di kasus "Sewell v. Burdick (1884)" ketika membahas mengenai "Bills of Lading Act 1855" dengan kalimat:
“There is, I think, another inaccuracy in the statute....It speaks of the contract contained in the bill of lading. To my mind, there is no contract in it. It is a receipt for the goods, stating the terms on which they were delivered to and received by the ship, and therefore excellent evidence of those terms, but it is not a contract.”
Diktum ini kemudian diterima sebagai hukum positif di Inggris sampai sekarang, sesuai pernyataan Lord Goddard dalam kasus "The Ardennes (1950)" yang menyatakan bahwa:
"...a bill of lading is not in itself the contract between the shipowner and the shipper of goods, though it has been said to be excellent evidence of its terms..."
Pada kenyataannya, sebelum realisasi pengapalan barang dan bill of lading diterbitkan, antara shipper dan carrier sudah ada kesepakatan mengenai pengangkutan barang.
(Dirangkum dari berbagai sumber)
Minggu, 19 Juni 2016
Quo Vadis General Average: Dipertahankan atau Dihapus?
Sepintas General Average
Menurut Profesor William Tetley, seorang pakar kenamaan dalam bidang
maritime law dari Kanada, general average adalah bentuk penyebaran risiko
transportasi laut yang sudah eksis sejak lama sebelum marine insurance.
“The Rhodian law decrees that, if in order to
lighten a ship, merchandise has been thrown overboard, that which has been
given for all should be replaced by the contribution of all”
Konsep ini telah mengalami reformasi
beberapa kali dan masih tetap berlaku di perdagangan maritim moderen saat ini.
Meski general average dan marine insurance sama-sama cabang ilmu marimite law yang berdiri sendiri, tapi keduanya sangat erat berkaitan
karena polis marine, baik hull, cargo dan freight memberikan jaminan atas
kontribusi biaya general average yang harus ditanggung oleh masing-masing interest.
Penyeragaman Aturan
Dalam perjalanannya, klaim general average di
industri maritim demikian banyak sementara aplikasinya bervariasi sehingga
dalam sebuah konferensi di Glasgow tahun 1860 diadopsi
beberapa resolusi untuk menyeragamkan aturan mengenai general average yang dikenal dengan "The Glasgow Resolutions".
Tahun 1877 diadakan
konferensi lanjutan mengenai general average di kota Antwerp untuk mereformasi
"York Rules 1864" sehinggal dihasilkan
"The York and Antwerp Rules" yang mulai dilekatkan ke dalam bill of
lading, charterparty dan polis marine insurance sejak tanggal 1 Januari 1877.
Dalam konferensi di Liverpool tahun 1890, diadopsi beberapa penambahan aturan penyeragaman yang
dikenal dengan nama yang digunakan hingga sekarang, "The York-Antwerp
Rules" atau biasa disingkat dengan YAR.
Yang terkini adalah disetujuinya YAR 2016 dalam konferensi internasional ke-42 Comite Maritime
International (CMI) dari tanggal 3 Mei s/d 6 Mei 2016 di
New York.
Masa Depan General Average
Konsep general average mungkin salah satu cabang
ilmu maritime law yang paling banyak mendapat kritik meski sudah
berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
Hingga kini, secara garis besar kritik yang paling
sering disuarakan antara lain:
- Terlalu kompleks
- Memakan waktu lama
- Terlalu mahal
- Sistemnya rentan disalahgunakan oleh pengusaha kapal yang nakal
Argumentasi Kontra General Average
General average dinilai sangat memakan waktu dan berbiaya mahal. Misalnya, jika kapal
kontainer yang menjadi subyek dalam general average maka akan melibatkan ribuan kontainer
dengan ribuan kepentingan dan masing-masing memiliki asuransi marine cargo yang
berbeda. Makin banyak kepentingan cargo yang terlibat, makin lama pula penyelesaiannya
karena general average melibatkan penyelesaian dari banyak perusahaan asuransi.
Terlepas dari dispute yang muncul, keterlambatan sudah mulai terjadi sejak
dari menyiapkan waktu yang dibutuhkan untuk meminta jaminan general average, mengumpulkan
dokumentasi dan penyelesaian klaimnya jika pernyataan final sudah dikeluarkan.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh UNCTAD dan dituangkan dalam
sebuah laporan tahun 1994, hampir semua responden yang
ditanya, consignee tidak familiar dengan general
average dan di sisi lain shipowner menemui kesulitan jika harus meminta
jaminan karena consignee tidak mengerti general
average dan banyak yang tidak mengasuransikan muatannya. Banyak juga
responden yang memberikan tanggapan bahwa sistem general
average terlalu kompleks dan membutuhkan penyederhanaan, serta banyak
permasalahan lainnya.
Laporan yang sama menyebutkan di dalam salah satu kesimpulannya bahwa tidak
ada atau sedikit tempat bagi general average di
marine insurance atau di perdagangan maritim secara keseluruhan. Beberapa
komunitas di industri marine insurance malah menyuarakan cara efektif untuk
menyederhanakan general average adalah dengan
menghilangkannya sama sekali.
Sebuah laporan/rekomendasi yang dibuat oleh kantor pengacara di Amerika Serikat pada tahun 2013 menyebutkan bahwa setelah
dikeluarkannya General Average Statement tidak serta merta menghasilkan
resolusi. Kadang-kadang nilai kontribusi masih harus dihitung oleh pengadilan
atau badan arbitrase, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Meskipun general
average memberikan aturan-aturan yang spesifik, tapi berkebalikan dalam
prakteknya karena kompleksnya perhitungan dan/atau proses litigasi.
Menurut Profesor William Tetley:
"General average was a useful concept before
the advent of marine insurance. It has grown far beyond its original parameters
and has become more and more oriented in favour of shipowners and the average
adjusting profession. It serves little beneficial use, while it is a complicated,
expensive, often unfair and time-consuming mechanism, and out of step with
contemporary thinking and practice in other fields of transportation law"
Argumentasi Pro General Average
Bagaimana kemudian mengetahui pandangan dari
pihak-pihak yang mendukung upaya agar general average tetap dipertahankan?
Tahun 1996, sebuah kelompok
yang terdiri dari spesialis di bidang marine insurance yang tergabung dalam
Association of Average Adjuster, memberikan pandangannya bahwa jika general
average dihapus, apakah dengan perubahan hukum atau kontrak, semua kerugian dan
biaya yang saat ini dibagi antara kapal dan muatan, jadi tidak dibagi, maka
metode lain mengenai harus dibuat dan sistem yang sudah mapan akan berakhir
menuju ketidakpastian.
Menurut International Chamber of Shipping dalam
Makalah yang diterbitkan tahun 2004, misalnya
menyebutkan bahwa general average adalah solusi praktis untuk mendistribusikan
kerugian yang timbul karena insiden maritim yang besar dan sistemnya sudah
dipahami secara internasional.
Terlepas dari disetujuinya YAR 2016
belum lama ini, tapi pertarungan antara Asuransi (diwakili antara lain oleh
IUMI) yang ingin mengurangi peran general average dengan Shipping (diwakili
salah satunya oleh BIMCO) yang berusaha untuk mempertahankan general average
belum sepenuhnya selesai & masih akan terus berlanjut.
Apakah cabang ilmu maritime law ini akan benar-benar dihapus? Kita tunggu saja perkembangannya.
(Diolah dari berbagai sumber)
Rabu, 15 Juni 2016
"Hague Rules", "Hague-Visby Rules", "Hamburg Rules" dan "Rotterdam Rules" - Masih Perlukan Proteksi "Marine Insurance"?
Sepintas "Hague Rules 1924"
"Hague Rules" yang diadopsi di Brussel tahun 1924, adalah skema
untuk penyeragaman bill of lading yang meniru kompromi pembagian risiko antara
pengangkut dan pemilik barang dalam "Harter Act" yang diberlakukan di
Amerika Serikat.
Disebut "Hague Rules" karena proyek penyusunan aturan ini dimulai
saat pertemuan International Law Association (ILA) di kota Hague, Belanda,
tahun 1921. Hasil dari pertemuan di Hague ini kemudian diadopsi oleh
perwakilan-perwakilan diplomatik dalam sebuah konvensi di Brussel tahun 1924.
Sepintas "Hague-Visby Rules 1968"
Setelah itu ada "Hague-Visby Rules yang sederhananya adalah "Hague
Rules" dengan sedikit perubahan yang dibuat berdasarkan kepentingan
mengkoreksi beberapa kesulitan yang ditemui sejak diberlakukan 44 tahun
sebelumnya.
"Hague-Visby Rules 1968" berisi amandemen atas "Hague
Rules" yang diadopsi dalam "Protocol to Amend the International for
the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading". Baik "Hague Rules" atau "Hague-Visby Rules", keduanya
membebankan kewajiban bagi carrier di laut menurut kontrak pengangkutan yang
diatur dalam bill of lading.
Kewajiban prinsip carrier adalah "exercise due diligence to provide
seaworthy ship" (Art. III Rule 1) dan menjaga muatan (Art. III Rule 2).
Kewajiban menjaga muatan secara tersurat tunduk pada daftar pengecualian
terhadap tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan barang yang timbul dari
keadaan yang terdapat dalam Article 4.2.
Carrier juga harus menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab
utamanya mengenai "seaworthiness" dari kapal sesuai Article III Rule
1 sebelum mereka dapat menggunakan pengecualian dalam Article 4.2.
Ketentuan-ketentuan dalam Article 4.2 umumnya merefleksikan pengecualian yang
terdapat dalam kontrak pelayaran dan "regime liability" lainnya yang
berlaku pada saat "Hague Rules" diadopsi.
Pengecualian di Article 4.2
sendiri adalah bawaan dari "Hague Rules" dan tidak berubah di dalam
"Hague-Visby Rules".
Sepintas "Hamburg Rules 1978"
"Hamburg Rules" adalah seperangkat aturan internasional dalam hal
pengiriman barang lewat laut, yang dihasilkan dari "United Nations
International Convention on the Carriage of Goods by Sea" yang diadopsi
tahun 1978 di Hamburg.
"Hamburg Rules" sebagian besar disusun sebagai jawaban atas
perhatian dari negara2 berkembang yang menilai "Hague Rules" tidak
fair dalam beberapa aspek. Perhatian ini didasarkan fakta yang mereka lihat
bahwa "Hague Rules" disusun oleh negara2 maritim kolonial dan untuk
keperluan mengamankan dan mengembangkan kepentingan mereka dengan mengorbankan
negara lain.
Menurut "Hamburg Rules", pihak carrier harus bertanggung jawab
atas kerusakan atau kerugian dari barang kecuali carrier dapat membuktikan
bahwa mereka telah mengambil langkah2 wajar untuk mencegah kerugian.
Sepintas "Rotterdam Rules 2009"
Aturan ini masih relatif baru yang diadopsi pada tanggal 11 Desember 2008
dari "Convention of Contracts for the International Carrying of Goods
Wholly or Partly by Sea" dalam Sidang Umum PBB dan mengesahkan upacara
penandatanganan Konvensi pada tanggal 20 s/d 23 September 2009, di Rotterdam,
Belanda.
"Rotterdam Rules" diadopsi oleh "United Nations Commission on
International Trade Law" (UNCITRAL) diharapkan akan menggantikan
"regime liability" yang masih eksis, yaitu "Hague (Visby)
Rules" dan "Hamburg Rules".
Sebanyak 24 negara termasuk Amerika Serikat & negara-negara terkemuka di Eropa
semisal Belanda, Denmark, Perancis, Spanyol dan Swiss sudah menandatangani
"Rotterdam Rules".
Para pemilik kapal meyakini bahwa aturan baru ini akan menimplementasikan
keseragaman "cargo liability" secara global, memfasilitasi
"e-commerce" yang menggunakan dokumen elektronik, merefleksikan
pelayanan terkini "door to door" yang melibatkan moda angkutan lain
selain laut.
Baik "Hamburg Rules" atau "Rotterdam Rules" memiliki
tujuan yang sama, yaitu mengubah sistem "Hague (Visby) Rules" dan
lebih mengedepankan kepastian hukum.
Meski secara umum filosofi pokok di balik "Hague (Visby) Rules",
"Hamburg Rules" atau "Rotterdam Rules" adalah sebagai
proteksi terhadap pemilik barang, dengan memberikannya hak2 yang bercokol pada
hubungannya dengan pemilik kapal, tapi opini umum yang diterima adalah
"Hague (Visby) Rules" lebih berpihak kepada kepentingan pemilik
kapal.
Sebaliknya, dibandingkan dengan "Hague (Visby) Rules, tanggung jawab
carrier berdasarkan "Hamburg Rules" dan "Rotterdam Rules"
memang lebih menguntungkan shipper.
Ini misalnya bisa kita lihat dari periode tanggung jawab pemilik kapal,
yaitu sejak barang diterima untuk dibawa dan diserahkan, "from door to
door" tidak lagi "from tackle to tackle" apalagi "from port
to port".
Terkait defence yang tersedia bagi carrier dalam "Rotterdam Rules"
juga telah dilemahkan secara nyata dengan penghapusan "nautical
fault", yang menjadikan carrier bertanggung jawab atas kerusakan karena
"error in navigation".
Lainnya adalah pembatasan tanggung jawab carrier berdasarkan "Rotterdam
Rules" yang senilai SDR 875 per package atau SDR 3 lebih besar dari
"Hamburg Rules" yaitu sebesar SDR 835 per package atau SDR 2.5 per
kilogram.
Apakah Proteksi "Marine Insurance" Masih Diperlukan?
Dengan semakin berkembangnya "cargo regime liability" ke arah yang
lebih fair, apakah proteksi marine insurance masih diperlukan?
Pemilik barang yang membeli proteksi asuransi cargo, jika mengalami kerugian
selama barang dalam custody pihak carrier dapat mengajukan klaim ke perusahaan
asuransi.
Sementara klaimnya diproses, sesuai persyaratan polis, si pemilik barang
diwajibkan menggunakan hak tuntutnya ke pihak yang dianggap bertanggung jawab,
dalam hal ini carrier & mengalihkan hak tuntutnya (subrogasi) ke perusahaan
asuransi sebelum dilakukan pembayaran klaim.
Pemilik barang sebenarnya dapat memilih apakah mendapatkan ganti rugi dari
asuransi atau dari carrier.
Di sinilah pemilik barang harus jeli dalam menakar & memutuskan mana
upaya yang lebih efektif & menguntungkan dirinya.
Jika ia harus menuntut pihak carrier, upaya yang haris ditempuh tidak mudah
karena menyangkut aspek hukum yang cukup kompleks.
Dalam konteks "Hamburg (Visby) Rules" atau "Hamburg
Rules" setidaknya beberapa isu di bawah ini harus dipelajari untuk memastikan
posisi shipper terhadap carrier.
- Rezim yang berlaku, di dalamnya termasuk jenis kontrak (dokumen & pelayaran), periode jaminan, jenis barang & identitas Pengangkut
- Kewajiban Pengangkut
- Hak dan Kekebalan - Klausula Pengecualian
- Batas Waktu & Pembatasan Tanggung Jawab
Bandingkan jika membeli proteksi asuransi, pemilik barang memang tidak akan
mendapatkan ganti rugi penuh karena ada faktor pengurang nilai ganti rugi yang
sudah umum disepakati di dalam polis. Tapi setelah mendapatkan ganti rugi asuransi, pemilik barang tidak perlu
repot & buang waktu membaca & menafsirkan aturan2 yang cukup kompleks
dari segi hukum.
Seperti sudah disinggung di atas, jika carrier dapat membuktikan bahwa
mereka sudah menyediakan kapal yang "seaworthy" maka carrier dapat
menggunakan kekebalan yang diberikan di kontrak pengangkutan.
Belum lagi ada pembatasan waktu pelaporan sejak serah terima barang, jika
misal pemilik barang dapat membuktikan carrier bersalah pun, carrier masih
dapat melimit tanggung jawabnya.
Bagaimana dengan "Rotterdam Rules"?
Secara garis besar prinsipnya sama, karena "Rotterdam Rules" juga
berisi daftar kejadian atau situasi yang tipikal dengan "Hague (Visby)
Rules" yang dapat membebaskan carrier dari tanggung jawabnya, misalnya:
- Act of God
- Perils of the sea
- War
- Hostilities
- Piracy
- Fire
- etc.
Jadi, biarkan lawyer atau recovery agent yang ditunjuk asuransi yang
melakukan tuntutan ke carrier atas nama perusahaan asuransi dengan cara membeli
proteksi asuransi.
(Dirangkum dari berbagai sumber)
General Average dan Kaitannya Dengan Eksekusi Putusan Pengadilan Asing
Dalam pergaulan internasional, khususnya yang berhubungan dengan praktek arbitrase, dunia internasional masih memandang Indonesia sebagai “an arbitration unfriendly country” karena resisten dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 melalui UU No 30 Tahun 1999.
Contoh terakhir yang belum lama mengemuka adalah kasus sengketa antara Pertamina dengan Karaha Bodas Co. LLC (KBC) dimana Pertamina dikalahkan oleh KBC di Arbitrase Uncitral, Jenewa, Swiss, pada 18 Desember 2000 dan karenanya diharuskan membayar sejumlah uang yang nilainya sangat besar akibat pembatalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas pada tahun 1997.
Contoh terakhir yang belum lama mengemuka adalah kasus sengketa antara Pertamina dengan Karaha Bodas Co. LLC (KBC) dimana Pertamina dikalahkan oleh KBC di Arbitrase Uncitral, Jenewa, Swiss, pada 18 Desember 2000 dan karenanya diharuskan membayar sejumlah uang yang nilainya sangat besar akibat pembatalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas pada tahun 1997.
Tetapi yang terjadi kemudian dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum, Pertamina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada 27 Agustus 2002 pengadilan mengabulkan permohonan Pertamina untuk menolak pelaksanaan keputusan arbitrase internasional.
Hal ini menimbulkan kesan buruk karena ketidakpastian hukum di Indonesia yang menyebabkan calon investor enggan untuk menanamkan modalnya atau bagi kolega-kolega bisnis untuk sekedar menjalin hubungan dengan pengusaha di Indonesia. Padahal UU No 30/199 yang dibuat pasca krisis ekonomi tahun 1997/1998 dimaksudkan untuk merangsang perbaikan iklim investasi.
Secara sederhana tindakan "GA" yang dilakukan oleh abk kapal akan memberikan dasar bagi pemilik kapal untuk meminta kontribusi kepada pihak-pihak yang mendapatkan benefit karena kepentingannya ikut terselamatkan dengan telah dilakukan tindakan "GA" tersebut.
Karena melibatkan banyak pihak pengirim (shipper) maka jika terjadi "GA" biasanya akan memakan waktu yang relatif lama dalam hal penyelesaiannya, yang secara garis besar meliputi:
• Pemberitahuan ke setiap pihak yang berkepentingan (deklarasi GA)
• Pengumpulan dokumen terkait informasi barang yang ada di atas kapal dari masing-masing shipper
• Menaksir nilai masing-masing kepentingan yang ikut terselamatkan, baik itu kapal, barang atau freight
• Menghitung nilai kontribusi masing-masing pihak
• Menerbitkan "statement of GA"
Dalam hal ini mungkin tidak ada masalah dengan aturan yang akan dijadikan rujukan dalam penyelesaian perhitungan GA karena biasanya sudah disebutkan di dalam bill of lading yang diterbitkan pihak pelayaran (Carrier) sebagai klausula standarnya, misalnya York-Antwerp Rules (YAR) 1974 atau YAR 1994 dan yang terbaru YAR 2004.
Yang berpotensi jadi masalah adalah apabila terjadi dispute atau sengketa dalam proses penyelesaian GA dan berujung pada proses litigasi di pengadilan luar negeri dan kebetulan salah satu pihak yang bersengketa itu adalah shipper yang berkedudukan di Indonesia.
Sengketa antara pihak-pihak seyogyanya bisa diselesaikan dengan mengacu kepada kontrak yang telah disepakati sebelumnya meski model penyelesaiannya mungkin mengacu ke hukum asing, tanpa perlu melalui proses litigasi. Hal ini karena umumnya kontrak-kontrak internasional sudah ada klausula yang mengatur pilihan hukum (choice of law) di dalamnya.
Untuk sengketa yang sampai ke proses litigasi, seandainya keluar putusan pengadilan yang memenangkan pihak Carrier yang berdomisili di luar negeri, apakah putusan hakim asing tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mengadilinya lagi di Indonesia? Apakah hakim di pengadilan Indonesia terikat pada putusan hakim asing tersebut?
Secara universal, sudah sejak lama dianut asas bahwa putusan-putusan badan peradilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lain. Dengan kata lain, putusan hakim suatu negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah negaranya saja yang dikenal dengan "Territorial Sovereignty Principles" atau prinsip kedaulatan teritorial.
Jadi umumnya putusan hakim di negara asing tidak dapat (langsung) dilaksanakan di Indonesia.
Dikatakan "umumnya" karena dalam hal-hal tertentu ada putusan hakim di negara asing yang bisa dilaksanakan di Indonesia, termasuk di antaranya adalah perhitungan "GA" seperti dijelaskan dalam KUHD Pasal 724.
Pengecualian terhadap Pasal 436 RV ini juga dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang menyatakan bahwa:
“…ayat terakhir Pasal ini, dimungkinkan mengadakan perhitungan dan pembagian averij di luar Indonesia. Apabila diadakan di luar Indonesia, dan kemudian dijatuhkan putusan meskipun itu putusan Hakim Asing atau berdasarkan wewenang kekuasaan asing, putusan itu mengikat untuk diakui dan dieksekusi oleh pengadilan Indonesia…”
Jadi, untuk masalah perhitungan "GA" sekiranya terjadi sengketa yang sampai ke pengadilan di luar negeri, apabila hakim di pengadilan asing sudah mengeluarkan keputusannya, maka sepatutnya pemilik kepentingan yang berdomisili di Indonesia dan ikut menikmati benefit dengan dilakukannya tindakan "GA" oleh Carrier harus tunduk kepada putusan tersebut yang dalam pelaksanaan konkritnya membayar kontribusi "GA".
Hal ini menimbulkan kesan buruk karena ketidakpastian hukum di Indonesia yang menyebabkan calon investor enggan untuk menanamkan modalnya atau bagi kolega-kolega bisnis untuk sekedar menjalin hubungan dengan pengusaha di Indonesia. Padahal UU No 30/199 yang dibuat pasca krisis ekonomi tahun 1997/1998 dimaksudkan untuk merangsang perbaikan iklim investasi.
Di satu sisi, sikap resisten hakim-hakim di Indonesia dalam melaksanakan keputusan pengadilan asing bukan tanpa sebab.
M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata” menjelaskan bahwa putusan-putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi di wilayah hukum RI kecuali undang-undang mengatur sebaliknya. Hal ini didasari pada Pasal 436 ‘Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering’ (RV).
Terkait dengan masalah ini, ada salah satu cabang ilmu maritim yang melibatkan banyak pihak pada saat terjadinya musibah yang disebut dengan kerugian umum atau "averij grosse" atau "general average", kita singkat saja dengan "GA"
M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata” menjelaskan bahwa putusan-putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi di wilayah hukum RI kecuali undang-undang mengatur sebaliknya. Hal ini didasari pada Pasal 436 ‘Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering’ (RV).
Terkait dengan masalah ini, ada salah satu cabang ilmu maritim yang melibatkan banyak pihak pada saat terjadinya musibah yang disebut dengan kerugian umum atau "averij grosse" atau "general average", kita singkat saja dengan "GA"
Domisili pihak-pihak yang terlibat sangat mungkin berada di beberapa negara sementara lokasi musibahnya bisa terjadi di negara yang berbeda, sehingga spektrum masalahnya sudah lintas batas negara.
Secara sederhana tindakan "GA" yang dilakukan oleh abk kapal akan memberikan dasar bagi pemilik kapal untuk meminta kontribusi kepada pihak-pihak yang mendapatkan benefit karena kepentingannya ikut terselamatkan dengan telah dilakukan tindakan "GA" tersebut.
Karena melibatkan banyak pihak pengirim (shipper) maka jika terjadi "GA" biasanya akan memakan waktu yang relatif lama dalam hal penyelesaiannya, yang secara garis besar meliputi:
• Pemberitahuan ke setiap pihak yang berkepentingan (deklarasi GA)
• Pengumpulan dokumen terkait informasi barang yang ada di atas kapal dari masing-masing shipper
• Menaksir nilai masing-masing kepentingan yang ikut terselamatkan, baik itu kapal, barang atau freight
• Menghitung nilai kontribusi masing-masing pihak
• Menerbitkan "statement of GA"
Dalam hal ini mungkin tidak ada masalah dengan aturan yang akan dijadikan rujukan dalam penyelesaian perhitungan GA karena biasanya sudah disebutkan di dalam bill of lading yang diterbitkan pihak pelayaran (Carrier) sebagai klausula standarnya, misalnya York-Antwerp Rules (YAR) 1974 atau YAR 1994 dan yang terbaru YAR 2004.
Yang berpotensi jadi masalah adalah apabila terjadi dispute atau sengketa dalam proses penyelesaian GA dan berujung pada proses litigasi di pengadilan luar negeri dan kebetulan salah satu pihak yang bersengketa itu adalah shipper yang berkedudukan di Indonesia.
Sengketa antara pihak-pihak seyogyanya bisa diselesaikan dengan mengacu kepada kontrak yang telah disepakati sebelumnya meski model penyelesaiannya mungkin mengacu ke hukum asing, tanpa perlu melalui proses litigasi. Hal ini karena umumnya kontrak-kontrak internasional sudah ada klausula yang mengatur pilihan hukum (choice of law) di dalamnya.
Untuk sengketa yang sampai ke proses litigasi, seandainya keluar putusan pengadilan yang memenangkan pihak Carrier yang berdomisili di luar negeri, apakah putusan hakim asing tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mengadilinya lagi di Indonesia? Apakah hakim di pengadilan Indonesia terikat pada putusan hakim asing tersebut?
Secara universal, sudah sejak lama dianut asas bahwa putusan-putusan badan peradilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lain. Dengan kata lain, putusan hakim suatu negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah negaranya saja yang dikenal dengan "Territorial Sovereignty Principles" atau prinsip kedaulatan teritorial.
Jadi umumnya putusan hakim di negara asing tidak dapat (langsung) dilaksanakan di Indonesia.
Dikatakan "umumnya" karena dalam hal-hal tertentu ada putusan hakim di negara asing yang bisa dilaksanakan di Indonesia, termasuk di antaranya adalah perhitungan "GA" seperti dijelaskan dalam KUHD Pasal 724.
Pengecualian terhadap Pasal 436 RV ini juga dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang menyatakan bahwa:
“…ayat terakhir Pasal ini, dimungkinkan mengadakan perhitungan dan pembagian averij di luar Indonesia. Apabila diadakan di luar Indonesia, dan kemudian dijatuhkan putusan meskipun itu putusan Hakim Asing atau berdasarkan wewenang kekuasaan asing, putusan itu mengikat untuk diakui dan dieksekusi oleh pengadilan Indonesia…”
Jadi, untuk masalah perhitungan "GA" sekiranya terjadi sengketa yang sampai ke pengadilan di luar negeri, apabila hakim di pengadilan asing sudah mengeluarkan keputusannya, maka sepatutnya pemilik kepentingan yang berdomisili di Indonesia dan ikut menikmati benefit dengan dilakukannya tindakan "GA" oleh Carrier harus tunduk kepada putusan tersebut yang dalam pelaksanaan konkritnya membayar kontribusi "GA".
Senin, 13 Juni 2016
"Bill of Lading" dan Asas "Privity of Contract"
Ketika barang dagangan dikirim melalui laut, pihak pengirim (shipper), yang umumnya adalah sebagai penjual (seller), akan berkontrak dengan pihak pengangkut (carrier), yang dibuktikan dokumen yang disebut dengan bill of lading.
(Catatan: Bill of lading ini sendiri bukan sebuah kontrak tapi bukti "prima facie" adanya sebuah "contract of carriage" yang sudah disepakati oleh pihak-pihak sebelum bill of lading diterbitkan)
Barang kemudian dikirim & ditujukan ke pihak pembeli (buyer) berdasarkan mana endorsemen bill of lading ditujukan.
Masalahnya, di dalam hukum kontrak dikenal prinsip "privity of contract" yang dideskripsikan dalam kalimat berikut:
"A contract cannot, as a general rule, confer rights or impose obligation arising under it on any person except the parties to it" (G.H. Treitel dalam "The Law of Contract")
Intinya pihak yang bukan berkontrak tidak dapat diberikan hak atau dibebankan kewajiban atas kontrak tersebut.
Masalahnya, dalam perniagaan internasional yang menggunakan transportasi laut, ketika pihak seller berkontrak jual beli dengan buyer mereka umumnya akan menyepakati salah satu persyaratan jual beli internasional atau dikenal dengan Incoterms, CIF misalnya.
Berdasarkan Incoterms, dengan kondisi CIF, maka tanggung jawab pihak seller selesai apabila barang sudah dimuat ke atas kapal.
Jadi apabila dalam pelayaran barang mengalami kerusakan dimana menjadi risiko pihak buyer maka umumnya pihak buyer akan meminta tanggung jawab dari pihak carrier atas kerusakan barang tersebut karena diasumsikan barang rusak selama dalam penguasaan (custody) pihak carrier.
Hal ini tentunya merugikan buyer jika barang yang dia terima rusak selama dalam custody pihak carrier sementara pihak seller sudah tidak bertanggung jawab lagi.
Dalam common law, merujuk ke kasus "Tweddle v Atkinson (1861)", pihak buyer tidak bisa menuntut pihak carrier berdasarkan "contract of carriage" karena bukan sebagai pihak yang berkontrak, atau dalam kalimat lain tidak ada "privity" antara buyer dengan carrier.
Pondasi common law untuk solusi masalah ini mulai dikembangkan saat kasus "Dunlop v. Lambert (1839)" diputus pengadilan & kemudian diperbaiki dengan kasus berikutnya, "The Albazero (1976)".
Karena dari perkembangan kasus yang ada dianggap belum cukup efektif maka dilakukan upaya legislasi dengan disetujuinya "Bills of Lading Act 1855", (kemudian dihapus & diganti dengan "The Carriage of Goods by Sea Act 1992").
Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur perolehan hak-hak dan pembebanan tanggung jawab kepada consignee yang disebut di dalam bill of lading atau pihak yang menerima transfer bill of lading.
Efek dari diberlakukannya "Bills of Lading Act 1855" adalah, pemegang sah bill of lading dapat menggunakan haknya berdasarkan "contract of carriage" untuk menuntut pihak carrier atas kerusakan barang selama dalam pengiriman.
Lalu, pertanyaan umumnya adalah, bagaimana dengan hukum yang berlaku di Indonesia?
Hukum kontrak yang berlaku di Indonesia juga mengenal prinsip yang sama, yaitu asas kepribadian (privity of contract) sebagaimana disebut dalam KUHPerdata Pasal 1315 jo 1340 yang maknanya adalah perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.
Lebih spesifik, kaitannya dengan bill of lading, pertanyaan berikutnya yang dapat diajukan adalah:
1. Apakah konosemen (bill of lading dalam pengertian KUHD) yang diatur dari pasal 506 KUHD dst (507,509, 510, 513, 514, 515, 516, 517 & 517A) memiliki salah satu karakteristik seperti yang berlaku dalam hukum maritim internasional?
2. Apakah menurut pasal-pasal KUHD yang mengatur mengenai konosemen bahwa endorsemen atas konosemen terhadap seseorang yang ditujukan juga berarti penyerahan hak & kewajiban yang diatur dalam kontrak pengangkutan?
3. Lalu bagaimana solusinya atau apa "remedy" yang tersedia jika pihak buyer di Indonesia menghadapi kasus yang sama dengan contoh kasus yang sudah disinggung di atas? Apakah buyer (jika ia adalah "the lawfull holder") di Indonesia tetap bisa menuntut carrier dengan konosemen yang diterbitkan?
4. Jika berdasarkan hukum Inggris, jembatan penghubung antara pihak ketiga dengan kontrak dimana ia tidak terlibat di dalamnya adalah "Bill of Lading Act 1855" (yang kemudian dihapus & digantikan oleh COGSA 1992), lalu bagaimana jembatan penghubung antara asas kepribadian dengan karakteristik konosemen jika di Indonesia (jika pertanyaaan butir 2 "iya").
(Dirangkum dari berbagai sumber)
Langganan:
Postingan (Atom)



