Minggu, 15 Mei 2016

"Piracy: Hostis Humanis Generis" (Enemy of All Human)

“Piracy” di era moderen tetap melakukan apa yang telah dilakukan oleh pembajak 300 tahun yang lalu, yaitu dengan melakukan “kidnapping” untuk mendapatkan tebusan, merampok muatannya atau kapalnya dan membunuh Anak Buah Kapal (ABK), jika dipandang perlu.

Namun pembajak era sekarang sudah lebih maju dalam hal penggunaan tehnologi seperti radar, sonar atau peralatan komunikasi lainnya yang dinilai dapat membantu aktivitas pembajak, meskipun di wilayah tertentu masih menggunakan perahu tradisional atau dengan cara-cara konvensional.

Peristiwa pembajakan jadul yang terkenal & dicatat dalam sejarah adalah saat kapal Julius Caesar diserang kapal lain. Si penyerang yang mengetahui Julis Caesar muda adalah anak orang kaya, meminta tebusan 20 ‘talents’ untuk pembebasannya.

Kata “pirate” memiliki akar kata dari bahasa Latin “pirata” berdasarkan mana arti frasa “sea robber” berasal. Kata “pirate” juga memiliki akar kata dari bahasa Yunani “peirates” yang artinya “attacker” atau “marauder” sebagai kata benda, yang berasal dari kata kerja “peiran” yang berarti “attempt” atatu “attack”.

Dengan demikian, secara etimologi kata “pirate” berarti seseorang yang melakukan upaya penyerangan atau menyerang seseorang.

Dari kaca mata hukum internasional, seorang pembajak dapat ditangkap, diadili dan dihukum oleh banyak negara atas dasar bahwa pembajak adalah musuh semua umat manusia atau dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah “Hostis Humanis Generis”.

“Piracy” pernah memiliki periode keemasan, yaitu antara tahun 1670an s/d 1725 dan memunculkan berbagai sebutan untuk bajak laut, misalnya, yang sudah cukup familiar adalah privateers, buccaneers, dan corsair dengan pengertiannya masing-masing.

“Privateers” adalah bajak laut yang dilegalkan & diberikan wewenang oleh pemerintah negara si bajak laut untuk menyerang dan menjarah kapal lain dari negara musuh. Mereka diberikan dokumen “Letter of Marque” yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan dokumen ini “privateers” diberikan wewenang untuk menyerang dan merampas kapal milik negara musuh yang disebut di dalam “Letter of Marque”. Kapal dan muatan yang dirampas tersebut disebut “prize” dan kemudian dibagi-bagikan antara pemerintah, investor (jika ada) dan “privateers”. Francis Drake adalah salah satu legenda “privateer” dari Inggris.

“Buccaneers” atau “Bucanero”, adalah sebutan untuk pembajak yang beroperasi hanya untuk menyerang kapal-kapal berbendera Spanyol di Laut Karibia. Selain membatasi serangan terhadap kapal-kapal Spanyol, ciri khas “Buccaneers” lainnya adalah mereka tidak kembali ke Eropa setelah melakukan pembajakan karena homebase mereka umumnya di kepulauan Karibia.

“Corsair” atau “Corsario”, adalah sebutan untuk “French Privateers” yang aktif di sebelah selatan Laut Mediterania dan bekerja untuk Raja Perancis sejak Abad Pertengahan. “Corsairs” menyerang kapal-kapal dari negara musuh untuk mendapatkan kompensasi atas kesulitan ekonomi yang diderita selama perang. Tapi ada juga yang menulis “Corsairs” tidak berafiliasi dengan negara Perancis, seperti misalnya yang cukup terkenal, “The Barbary Corsair”, pembajak yang beroperasi di negara-negara Aljazair, Tunisia, Tripoli dan Maroko, atau “Maltese Corsair” yang beroperasi di Kepulauan Malta.

"Letter of Marque" yang pernah digunakan oleh bajak laut (privateer) jaman dulu masih tercantum di dalam Konstitusi AS, Pasal 8.

"The Congress shall have Power...to declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land and Water..."

Berita tertua tentang pelayaran di Asia Tenggara yang menulis adanya bajak laut adalah berita dari Faxian (Fa-Hsien) yang dalam perjalanan pulang dari India ke Negeri Cina (413-414):

"...laut (Asia Tenggara) penuh dengan bajak laut, barang siapa bertemu dengan mereka akan menemui ajalnya"


(Dirangkum dari berbagai sumber)


(Gambar courtesy to https://acontrarioicl.com)

Masih Perlukah Proteksi "P&I Insurance"?

Secara singkat P&I (Protection & Indemnity) adalah asuransi yang memberikan proteksi kepada pemilik kapal, operator atau penyewa atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Dimana letak P&I dalam skema "marine insurance"?

Jika "hull & machinery" memberikan proteksi terhadap kapal, "cargo insurance" terhadap muatan maka P&I terhadap tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga yang menggunakan jasa atas pengoperasian kapal dan liability terhadap orang yang mengoperasikannya.

"P&I Club" yang ada sekarang ini adalah anak cucu jauh dari beberapa Club kecil yang dibentuk oleh pemilik-pemilik kapal Inggris di abad ke-18 yang tidak puas dengan cakupan dan biaya asuransi rangka kapal yang dimonopoli 2 perusahaan berdasarkan aturan tahun 1720, yaitu Royal Exchange Assurance dan London Assurance, ditambah beberapa "underwriter" individu yang beroperasi di London. Berkumpulnya 2 perusahaan monopoli & beberapa individu yang disebut "Hull Club" tidak  menawarkan risiko perang.

Beberapa "Club" kecil yang tidak puas tersebut pada dasarnya adalah perkumpulan badan usaha yang bersama-sama saling berbagi risiko berdasarkan asas timbal balik (mutual). Jadi, masing-masing pada saat yang sama bertindak sebagai tertanggung dan juga sebagai penanggung bagi yang lain, inilah konsep dasar "P&I Club".

Menurut Steven J. Hazelwood, penulis buku "P&I Clubs Law and Practice", dari segi sejarahnya, keberadaan P&I Club karena:

“the unsatisfactory state of the marine insurance market, particularly for those shipowners of the provinces, led to grounds of shipowners at various outlying ports association together to insure their hull risks between themselves on a mutual basis"

Menurut R.H. Brown di bukunya "Marine Insurance, Volume 3 - Hull Practice", karena sifatnya yang terbatas maka perkumpulan ini dikenal sebagai "Club".

Masing-masing anggota "Club" lalu membayar premi awal yang dijadikan sebagai cadangan untuk membayar klaim dan biaya administrasi. Jika cadangan tersebut tidak mencukupi maka "Club" akan meminta ("call") anggotanya untuk menutupi kekurangan tersebut. Terminologi "calls" ini masih digunakan hingga kini untuk membedakannya dengan premi.

Awalnya mereka hanya memberikan proteksi terhadap risiko "war" sehingga anggota "Club" tetap mengasuransikan "marine risks" di pasar terbuka.

Hal ini tidak lepas dari sejarah perang yang berkepanjangan dengan Perancis setelah William III naik tahta Inggris tahun 1689.

Efek dari peperangan dengan armada Perancis dan "privateer" menguras cadangan "marine underwriters" yang kemudian menolak menjamin risiko perang.

Dihapusnya aturan monopoli terhadap 2 perusahaan "Hull Club" memberikan manfaat terhadap kompetisi "terms & conditions", "rates" dan servis di pasar komersil, sehingga peranan "Hull Clubs" menjadi berkurang.

Sesuai dengan "indemnity, pembayaran kompensasi kepada anggotanya didasarkan prinsip "pay first" atau "pay to be paid" meski sekarang ini banyak mendapat tentangan dari pihak yang menginginkan agar pihak ketiga dapat mengklaim langsung kepada "Club" karena merasa lebih aman.

Karena dulu "P&I Club" bukan merupakan badan hukum, sering terjadi "dispute" dalam hal kompensasi karena anggota tidak bisa mengajukan klaim langsung ke "Club" tapi harus melalui "fellow member" satu per satu.

Dalam perkembangannya, "P&I Club" telah mengalami perubahan. "P&I Club" moderen merupakan gabungan usaha meskipun berdasarkan asas timbal balik (mutual) tetapi anggota berkontrak dengan badan usaha bukan lagi dengan "fellow member".

Beberapa "P&I Club" Inggris dan Skandinavia membentuk "International Group of P&I" yang mengontrol lebih dari 90% tonase kapal di seluruh dunia, nanun beberapa pemilik kapal menentang eksposur keuangan mereka yang berkelanjutan, dengan membuat "fixed premium".

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, P&I memberikan jaminan terhadap "legal liability" anggotanya kepada pihak ketiga.

Yang termasuk dalam "legal liability" yang menjadi proteksi P&I umumnya saat ini adalah:

1. Personal Injury atau Illness
2. Collision Liability
3. Wreck Removal
4. Damage to Fixed & Floating Object
5. Cargo Liability
6. Pollution
7. Fines
8. Stowaway
9. Detention

Hal spesifik atau benefit yang tidak ada dalam "marine insurance" tapi paling umum berlaku dalam "P&I" antara lain:

1. Omnibus Rule

The Club memberikan kewenangan kepada Direktur untuk mengeluarkan kebijakan untuk membayar klaim yang tidak secara tersurat disebut dalam Rules, tapi tidak secara tegas dikecualikan. Hal ini sebagai pembeda bahwa Club memberikan benefit kepada anggotanya.

2. Letter of Undertaking

Club juga memiliki diskresi yaitu pemberian jaminan bagi anggotanya yang kapalnya ditahan oleh otorita setempat atau pihak ketiga sebagai akibat insiden maritim, tabrakan misalnya.

Karena reputasinya yang cukup terpercaya & sudah terbukti bertahun2, surat jaminan yang dikeluarkan oleh Club umumnya dapat diterima & prosesnya pun relatif lebih singkat dibandingkan dengan bank guarantee, karena servis Club terhadap anggotanya 24 jam termasuk hari libur.

Apakah Pemilik Kapal Perlu Proteksi P&I?

Tradisionalnya, risiko2 yang ditawarkan dalam P&I adalah risiko2 yang tidak dijamin dalam polis "marine hull" standar, seperti sudah ditulis di atas.

Namun demikian, di era moderen ini beberapa risiko yang secara tradisional dijamin dalam P&I sudah bisa didapatkan juga di polis "marine insurance" sebagai perluasan, misalnya:

1. Fixed and Floating Object
2. 1/4 excess of collision liability

Sedangkan sisanya tetap merupakan jaminan tradisional yang hanya bisa didapatkan dalam P&I, selain juga benefit-benefit yang tidak bisa didapatkan dari polis "marine insurance".

Demikian semoga bermanfaat.


(Dirangkum dari berbagai sumber)


(Gambar courtesy to http://news.bbc.co.uk)

Hukum Laut atau Hukum Maritim?

Ada seorang kolega yang bertanya pada saya, apa sih bedanya hukum maritim dengan hukum laut?

Jawaban saya kurang lebihnya adalah...

Hukum laut yang dalam frasa bahasa Inggris kita kenal sebagai "law of the sea" memang berbeda dengan hukum maritim atau "maritime law".

Istilah "law of the sea" erat kaitannya dengan bidang hukum internasional, yang mengatur hubungan antar negara, misalnya mengenai batas laut atau alur pelayaran dan potensi sumber daya di laut di dalamnya.

UNCLOS (United Nations on The Convention on the Law of the Sea) 1982 adalah salah satu produk "law of the sea" yang mengatur tentang laut teritorial, alur pelayaran di laut & sumber daya kelautan, yang ditandatangani oleh 119 negara pada tanggal 10 Desember 1982.

Istilah "maritime law" sering tertukar dengan istilah lainnya, yaitu "admiralty law".

Secara tradisional, "admiralty law" merujuk ke hukum yang menyelesaikan persengketaan yang timbul dalam pengoperasian kapal, baik berupa kontrak (contractual liability) atau "tort".

Sedangkan "maritime law" berkaitan dengan hukum yang mengatur tentang pelayaran dalam arti transportasi laut dan kegiatan yang terkait dengan perkapalan, kenavigasian dan keselamatan, atau kegiatan perdagangan melalui laut baik yang termasuk hukum perdata maupun hukum publik.

Sekarang ini, istilah "admiralty law" sudah kehilangan makna & dalam praktek kita akan lebih banyak menjumpai istilah "maritime law" untuk hal-hal yang terkait dengan aspek2 hukum publik atau keperdataan (hubungan antara orang perorangan atau badan usaha) & bidang2 terkait lainnya di luar yang diatur menurut hukum laut.

Tetapi di negara2 yang menganut sistem hukum common law, tetap ada pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara-perkara di bidang maritim, yang disebut sebagai "admiralty court".

Cabang keilmuan dalam "maritime law" cukup banyak & beberapa ahli berbeda-beda dalam menguraikannya meski secara konten menjelaskan hal yang kurang lebih sama.

Ada baiknya kita merujuk ke penjabaran dalam buku "Maritime Law" yang ditulis secara keroyokan oleh Prof. Yvonne Baatz, Prof. Charles Debatista, dkk, antara lain:

1. Shipbuilding, Finance, Sale & Registeration
2. Charterparties
3. Cargo Claims & Bill of Lading
4. Carriage of Passengers
5. The Liabilities of The Vessel
6. Marine Pollution
7. Marine Insurance

Bidang2 hukum maritim di atas masih bisa dijabarkan lebih spesifik & mencakup bidang maritim lainnya, yaitu:

8. Collisions
9. Wreck & Salvage
10. General Average
11. Limitation of Liability
12. Tug and Tow
13. Arrest of Vessel

Apakah ada hubungan antara hukum maritim dan hukum laut?

Beberapa pasal yang diatur dalam "law of the sea", yaitu Pasal 91, 92 dan pasal 94 UNCLOS berkaitan dengan hukum mengenai kebangsaan kapal, pendaftaran kapal dan kewajiban negara bendera untuk mengawasi kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara tersebut, adalah termasuk dalam bidang hukum maritim.

Dalam kalimat yang lebih sederhana mungkin bisa dibilang "maritime law" mengatur pengoperasian kapal & akibat-akibat yang ditimbulkannya, sedangkan "law of the sea" mengatur laut dan pemanfaatannya.


(Dirangkum dari berbagai sumber)


(Pictures courtesy to http://www.vasilevconsult.bg)

Sejarah Doktrin Hukum Laut - Siapa Yang Berhak Atas Lautan?

Sejarah telah membuktikan, bahkan hingga saat ini, laut memiliki banyak fungsi strategis yang mendorong penguasaan & pemanfaatan oleh masing2 negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum, sehingga lahirlah beberapa doktrin yang dikenal dalam hukum maritim, yaitu:

- "Res Communis" yang menurut doktrin ini laut adalah milik bersama sehingga tidak bisa diambil & dimiliki

- "Res Nulius" yang menurut doktrin ini laut tidak ada yang memiliki & karenanya boleh diambil & dimiliki oleh siapa saja

Sejarah perkembangan dua konsepsi itu tidak bisa dilepaskan dari penguasaan laut oleh imperium Romawi yang didasarkan pada doktrin "res communis omnium" (hak bersama seluruh umat manusia).

Perkembangannya kemudian hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya mulai diakui. Demikian juga pemilikan atas laut yang berdekatan dengan pantai suatu negara. Kedua contoh ini didasarkan pada doktrin "res nulius".

Setelah imperium Romawi runtuh, muncul tuntutan dari sejumlah negara atau kerajaan yang wilayahnya berbatasan dengan laut. Misalnya, Venetia mengklaim sebagian Laut Adriatik yang diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1717. Lalu Genoa mengklaim kekuasaan atas Laut Liguria, Pisa mengklaim Laut Thyrhenia.

Perjalanan berikutnya adalah pengakuan Paus Alexander VI pada tahun 1413 atas tuntutan Spanyol & Portugal yang membagi samudera di dunia untuk kedua negara itu dengan batasnya garis meridian 100 leagues (kira2 400 mil laut) sebelah barat Azores, yang berarti:

- wilayah sebelah barat dari garis meridian tersebut menjadi milik Spanyol

- wilayah sebelah timur dari garis meridian tersebut menjadi milik Portugis

Pengakuan Paus Alexander VI ini kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 dengan memindahkan garis perbatasannya menjadi 370 leagues sebelah barat pulau2 Cape Verde di pantai barat Afrika.

Klaim sepihak ini (atas dasar doktrin "mare clausum") kemudian diikuti oleh Denmark yang menuntut Laut Baltik & Laut Utara antara Norwegia dengan Iceland sebagai milik masing2.

Doktrin "mare clausum" ini mendapat tentangan dari bangsa Belanda yang mengusung asas kebebasan berlayar di lautan. Asas kebebasan ini diperkenalkan oleh cendekiawan Belanda, Hugo Grotius (kemudian dijuluki sebagai Bapak Hukum Internasional).

(Catatan: Banyak yang berpandangan bahwa Inggris sebenarnya adalah bangsa yang merintis asas kebebasan di laut)

Sejak saat inilah dimulai kompetisi antara doktrin laut tertutup (mare clausum) dengan doktrin laut bebas (mare liberum).

Kemudian, doktrin "mare liberum" yang diusung oleh Grotius juga mendapat tantangan dari ilmuwan Inggris, John Selden yang berpendapat bahwa bagian2 laut tertentu dapat dimiliki oleh negara2 pantai.

Terlepas dari pertentangan kedua ilmuwan di atas, dalam prakteknya, kedua doktrin ini tidak diterapkan secara absolut tapi lebih kepada kompromi, yaitu diakuinya pembagian laut ke dalam wilayah teritorial di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai.

Masalah laut teritorial kemudian menjadi isu yang dibahas dalam Konferensi Den Haag tahun 1930 dengan dasar pertimbangan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan atas suatu jalur laut.

Perkembangan penting berikutnya adalah proklamasi Presiden AS, Truman, pada tanggal 28 September 1945 tentang landas kontinen, yang isinya mengklaim penguasaan sumber daya alam yang terdapat di dasar laut & tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai AS. Klaim AS ini kemudian diikuti oleh negara2 lain di benua Amerika, Timur Tengah & negara lainnya.

Dalam Konvensi di Jenewa tahun 1958 konsepsi landas kontinen Truman ini dituangkan menjadi kaidah hukum yang universal.

Peristiwa penting lainnya adalah Keputusan Mahkamah Internasional atas kasus sengketa perikanan antara Inggris & Norwegia yang dikenal dengan  "Anglo-Norwegian Fisheries Case" tahun 1951. Mahkamah Internasional dalam keputusannya membenarkan penggunaan garis pangkal lurus pada lokasi dimana banyak liku2 tajam dst.

Kaidah penarikan garis lurus ini juga dituangkan dalam Konvensi IV di Jenewa pada tahun 1958.

Konvensi Jenewa 1958 ini selain menghasilkan konsepsi Laut Teritorial, Laut Tambahan & Landas Kontinen juga menghasilkan konsepsi Laut Lepas serta pengaturan mengenai Perikanan & Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas.

Mundur sedikit ke tahun 1952, pasca klaim Truman dalam hal landas kontinen, dengan ditandatanganinya Deklarasi Santiago oleh 3 negara, yaitu Chile, Ekuador & Peru pada bulan Agustus 1952 (catatan: ada yang menulis tanggal 18 September 1952) yang isinya mengklaim kedaulatan & yurisdiksi atas jalur 200 mil dari pantai, termasuk dasar laut & tanah di bawahnya.

Jika dikaitkan dengan konsepsi yang dikenal dengan nama Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), maka dapat disebut bahwa konsep ZEE ini dikembangkan dari klaim 200 mil dari negara2 Amerika Latin, sedangkan istilah ZEE pertama kali diperkenalkan & dibicarakan dalam Sidang Organisasi Persatuan Afrika, yang menghasilkan Rancangan Pasal2 Mengenai ZEE.

Isu ZEE inilah salah satu alasan diadakannya Konferensi Hukum Laut III Tahun 1973 dimana Indonesia berhasil memperkenalkan konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957 yang dalam perkembangannya diakomodasi dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.


(Dirangkum dari berbagai sumber)




(Gambar pinjam hasil googling)

Sabtu, 14 Mei 2016

Negara Maritim Yang Tersesat - Menengok Kembali Sejarah Bangsa

“Ke laut aja loe!”

Kira-kira demikian guyonan anak-anak sekarang yang seolah ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak kita sukai lebih baik dibuang ke laut saja.

Padahal menurut peraturan internasional UNCLOS 1982, Pasal 46, Indonesia memenuhi persyaratan untuk menjadi satu negara kepulauan. Ini berarti laut menjadi salah satu unsur penting yang menyatukan pulau2 tersebut. Sedangkan di dalam GBHN 1999 – 2004 (Bab IV huruf B angka 5) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara maritim.

Publik banyak yang tidak mengetahui bahwa Indonesia sudah punya Hari Maritim Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus yang lalu. Ketidaktahuan publik tersebut ternyata tidak lepas dari sejarah penetapannya yang dianggap masih simpang siur oleh ahli sejarah, bahkan pemerintah pun dianggap belum secara resmi menetapkan demikian.

Bondan Kanumayoso, Sejarawan UI, misalnya, menurut beliau “Saya baru mendengar kalau hari ini (Penulis: 21 Agustus 2014) ditetapkan sebagai Hari Maritim Nasional, apalagi mengenai sejarah penetapannya…Saya tidak pernah diundang atau diajak bicara dalam merumuskan penetapan Hari Maritim ini,” tegasnya. Lanjutnya lagi, “Bisa saja ini merupakan usulan dari suatu komunitas atau kelompok berdasarkan dasar pemikirannya, cuma ini belum disepakati, baik oleh pemerintah maupun secara nasional”.

Merujuk ke beberapa sumber yang menyebutkan 21 Agustus 1945 sebagai asal muasal ditetapkannya Hari Maritim Nasional, antara lain;

• 21 Agustus 1945 – Angkatan Laut Republik Indonesia ketika itu berhasil mengalahkan tentara laut Jepang yang sudah menggunakan teknologi canggih. Mereka berhasil diusir dengan peralatan seadanya (http://www.hima.mar-eng.its.ac.id/?p=413)

• Sejarah mencatat tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Ini mengacu pada sejarah bahwa tanggal 21 Agustus 1945 kekuatan tentara laut Indonesia berhasil merebut kekuatan laut dari tentara Jepang

(http://www.rmol.co/read/2012/08/22/75495/Hari-Maritim-Momentum-Kembalinya-Kesadaran-Maritime-Base-Oriented-)

• Dan ketika era perang kemerdekaan, 4 hari setelah proklamasi 17 Agustus 1945, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, bersyukur Angkatan Laut Republik Indonesia ketika itu, berhasil mengalahkan Tentara Laut Jepang yang sudah menggunakan teknologi canggih

(http://m.kompasiana.com/post/read/669592/3/selamat-hari-maritim-nasional-ke-69.html)


Sementara menurut Kasubdisjarah Dispenal Mabesal, Kolonel Laut (P) Rony E Turangan, “Tidak bisa itu dikatakan sebagai kemenangan, yang ada hanyalah pengambilalihan alutsista milik Jepang. Proses pengambilan itu ada yang secara diplomasi dan ada yang secara pengambilan paksa, seperti yang terjadi di Jawa Barat”. Ditambahkannya lagi, “Apalagi yang mantan Koniklijke Marine (Belanda) dan Kaigun (Jepang), berinisiatif mengambil alih seluruh alutsista milik Jepang, tetapi secara keorganisasian yang disebut BKR Laut, apalagi ALRI, belum ada”.

Penjelasan pamen TNI AL itu cukup logis juga, karena BKR Laut baru resmi berdiri pada tanggal 10 September 1945 dan kemudian berganti nama menjadi ALRI pada 10 Januari 1946.

Mengenai apa yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 1945, salah satunya dapat kita lihat dari tautan laman Polri yang menceritakan kejadian pelucutan senjata dari tentara Jepang di Surabaya.

(http://www.polri.go.id/organisasi/op/sp/)

Cerita yang lebih detil dapat di baca dari buku “Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang” (hal 13). Tapi secara umum dapat digambarkan bahwa pada periode “status quo” sebelum tentara sekutu yang membonceng NICA mendarat di Indonesia pada akhir September 1945, pada masa2 itu sering terjadi penyerbuan2 ke markas (tangsi) militer Jepang atau pelucutan2 senjata tentara Jepang oleh tentara atau pejuang Indonesia.

Selain itu, maritim memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya berbicara mengenai keamanan atau matra laut.

Namun demikian, terlepas dari polemik sejarah penetapan Hari Maritim Nasional di atas, rasanya banyak yang sepakat bahwa Indonesia harus mendapatkan momentum yang baik untuk kembali menoleh ke jatidiri bangsa yang sebenarnya, yaitu sebagai negara maritim, karena selama rezim orde baru berkuasa, pemerintah menitikberatkan pembangunan berorientasi darat padahal sumber2 kelautan masih sangat potensial dan belum tergali dengan baik. Hari Maritim Nasional bisa dijadikan momentum untuk itu tetapi pemerintah harus menunjukkan ‘political will’ ke arah sana & yang lebih penting memulainya.

Di Indonesia sendiri, setidaknya menurut sejarah moderen, embrio konsep negara maritim sudah dimulai sebelum Deklarasi Djoeanda, yaitu pada masa pada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo ketika membentuk suatu panitia interdepartemental yang ditugaskan untuk merancang RUU (Rencana Undang-Undang) Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI No. 400/P.M./1956 pada 17 Oktober 1956. Panitia itu di bawah pimpinan Kolonel Laut R. M. S. Pirngadi.

Setelah bekerja selama 14 bulan akhirnya ’Panitia Pirngadi’ berhasil menyelesaikan konsep RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Pada prinsipnya, RUU itu masih mengikuti konsep Ordonansi 1939 tapi laut teritorial Indonesia ditetapkan menjadi 12 mil dari 3 mil dan belum menetapkan asas straight base line atau asas from point to point mengingat kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih belum memadai. Sebelum RUU disetujui, Kabinet Ali bubar dan digantikan oleh Kabinet Djuanda. Pada 1 Agustus 1957, Ir. Djuanda mengangkat Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah RI dan memberikan gambaran ’konsep archipelago’ yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada 1951.

Dalam Sidang pada 13 Desember 1957, Dewan Menteri akhirnya memutuskan penggunaan ’Archipelagic State Principle’ dalam tata hukum di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya ’Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia’, dengan demikian Ordonansi 1939 menjadi tidak berlaku.

Pengumuman ini menuai protes dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Perancis dan Selandia Baru. Tapi kemudian protes itu direspon dengan baik oleh Indonesia pada 1958 dengan dukungan Ekuador, Filipina dan Yugoslavia.

Melalui perjalanan panjang, akhirnya konsep “Achipelagic State” termasuk juga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) baru disetujui oleh mayoritas negara-negara di dunia pada 10 Desember 1982 saat Konvensi Hukum Laut Internasional di Montego Bay, Jamaika. Konvensi ini kemudian dikenal dengan nama United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS).

Perkembangan selanjutnya, pada 18 Desember 1996 di Makassar, BJ Habibie sebagai Menristek membacakan pidato Presiden RI yang dikenal dengan konsepsi pembangunan "Benua Maritim Indonesia". Selanjutnya pada 1998, Presiden BJ Habibie kembali mendeklarasikan visi pembangunan kelautan Indonesia dalam "Deklarasi Bunaken".

Namun demikian, segala usaha untuk membangkitkan kejayaan maritim pada akhirnya berhenti pada wacana. Pada masa rezim Orba, Pelaksanaan GBHN yang dilaksanakan dalam strategi Pembangunan Lima Tahunan (Pelita) kesemuanya berorientasi ke darat, Land Base Oriented Development.

Sebagai perbandingan, kita bisa lihat bagaimana Perdana Menteri Mahatir Mohamad berpidato saat membuka “Malaysia's International Maritime Conference 1997” yang menekankan Malaysia akan menjadi “the true maritime nation”, a.l.:

“A country cannot claim itself to be a maritime nation merely by virtue of attributes such as suitable geographical position, physical conformation or strength of population as propounded by Admiral Alfred T. Mahan in the 19th century. These geographical attributes or a glorious maritime history do not automatically make a country a maritime nation…”

Kita juga bisa bandingkan beberapa negara yang memprioritaskan pembangunan industri maritim mereka, misalnya:

Jepang menyiapkan kekuatan maritim untuk mengamankan garis suplai BBM dari Timur Tengah ke Jepang di samping untuk memperkuat pertahanannya.

China dengan strategi “Chain of Pearl” yang bertujuan mengamankan jalur suplai BBM dari Timur Tengah ke China. Berdasarkan peta sejarah, China juga akan mengembalikan kejayaan maritimnya masa lampau.

India, telah menerbitkan dokumen “Freedom to Use the Seas: Maritime Military Strategy” yang berisi aspirasi geopolitik India hingga strategi deployment di masa damai maupun konflik, dan strategi pembangunan kekuatan angkatan laut India.

Semoga ke depan Konsep Negara Maritim yang telah diperjuangkan oleh pendahulu2 di Republik ini akan menjadi kenyataan.


(Dirangkum dari berbagai sumber)


(Gambar hasil googling)

Misteri Kepanjangan "SG" di Polis Jadul Lloyd's

Polis SG yang diterbitkan oleh Lloyd’s sudah melegenda di dalam praktek marine insurance.

Meski demikian, asal muasal huruf SG sampai sekarang tetap menjadi sebuah misteri meskipun beberapa penelitian telah dilakukan.

Tidak ada catatan yang dapat menunjukkan dengan pasti apa sebenarnya kepanjangan SG di dalam polis yang diterbitkan di Lloyd’s itu, tetapi beberapa penulis memberikan pendapatnya:

1. Ship and Goods.

Penjelasan ini merujuk ke Chalmers & Archibald di dalam bukunya mengenai Marine Insurance Act 1906 & juga Gow, juga berdasarkan fakta bahwa polis itu didisain untuk menjamin “ship” dan “goods”.
2. Salutis Gratia (Latin: for the sake of safety).
Kepanjangan ini diusulkan oleh Sir Henry M. Hozier, KCB, Secretary of Lloyd’s sejak 1 April 1874 sampai 1 Oktober 1906, yang menunjuk kata2 ini sering digunakan dalam banyak transaksi di Abad Pertengahan.
3. Salva Gradia (Safeguard).
Kepanjangan ini diajukan oleh Mr. W.E. Found, anggota Lloyd’s pada tahun 1921, yang mengutip kamus lama.
4. Sterling Gold.
Ini juga disarankan oleh Mr. Found berdasarkan pada penggunaan kata “sterling”.
5. Somma Grande (Total Amount).
Asal kata ini dari Italia yang menunjukkan jumlah yang disebut di dalam adalah jumlah total pertanggungan.
6. Signatories or Security Guaranteed.
Saran ini diusulkan oleh Mr. H.M. Grey, penulis “Lloyd’s Yesterday and Today”.
7. Sicurata Generale (Italian: General Security or Policy).
Kepanjangan ini diusulkan oleh penulis artikel mengenai Polis Lloyd’s yang diterbitkan di Spectator pada 1922 dengan pendapat bahwa kepanjangan ini digunakan di semua bentuk asuransi oleh Ordinance of Florence 1523.
8. Syngraph.
Ini diusulkan oleh penulis yang sama pada butir (7).
9. Sigili Gratia (Sales Guaranteed).
Kepanjangan ini diusulkan oleh Mr. T. Deveraux, Chief of Intelligence Department at Lloyd’s.
10. Sum Guaranteed.
Alternatif ini diusulkan dalam artikel di Fairplay yang oleh penulisnya didasarkan kata ini diletakan dekat angka jumlah pertanggungan.
Which one is yours?
Semoga bermanfaat…

(Dirangkum dari berbagai sumber)

Tenggelamnya Kapal "TITANIC" dan Aturan Keselamatan di Laut

Royal Mail Service (ada juga yang menulis Royal Mail Steamship) "TITANIC" adalah kapal penumpang paling besar & mewah di masanya yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran Inggris, Oceanic Steam Navigation Company Ltd yang kemudian dibeli oleh korporasi Amerika Serikat, International Mercantile Marine Company (IMMCO). Perusahaan IMMCO ini adalah induk dari  White Star Line yang mengoperasikan RMS "TITANIC".

Ide pembuatan kapal ini diinisiasi oleh CEO White Star Line, J. Bruce Ismay & Chairman Harland & Wolff Shipbuilders, Lord Pirrie, pada tahun 1907, untuk berkompetisi dalam melayani angkutan penumpang trans Atlantik, berikut 2 "sister-ship" lainnya RMS "OLYMPIC" dan RMS "GIGANTIC".

"TITANIC" dan "OLYMPIC" dibangun lebih dulu pada tahun 1909 sedangkan "GIGANTIC" dibangun tahun 1911 namun mengalami perubahan nama menjadi "BRITANNIC".

Peletakan lunas "TITANIC" dilakukan pada tanggal 31 Maret 1909 dan diluncurkan pada tanggal 31 Mei 1911 dengan dana sekitar USD 7,5 juta & melibatkan sekitar 3.000 pekerja.

Kapal ini juga dianggap sebagai "the ship of dreams" atau "kapal impian" karena paling mutakhir di masanya, dengan harga tiket 1st Class pada pelayaran perdana sebesar USD 4,375 di tahun 1912 (atau sekitar USD 99,237 di tahun 2011), tapi mirisnya "TITANIC" juga dikenang sebagai kecelakaan kapal yang paling mengenaskan sepanjang sejarah.

Meski tidak penting dibahas secara detil tehnisnya di lapak ini tapi mungkin perlu juga kita ketahui sedikit informasi mengenai kapal "TITANIC" (terminologi yang kurang pas padanan bahasa Indonesianya tetap ditulis dalam bahasa Inggris), antara lain:

Panjang keseluruhan: 882 ft 9 in
Lebar: 92 ft 6 in
Tinggi: 64 ft 3 in
Draft: 34 ft 7 in
Gross Tonnage: 46,328 GT
Displacement: 52,310 LT
Jumlah ABK: 944
Jumlah Penumpang: 3,547
Design Speed: 21 knots
Pabrik: Harland and Wolff, Belfast, Irlandia
Tahun Pembuatan: 1912
Bendera: Inggris
Registered Owner: White Star Line
Jenis Kapal: Penumpang
Material: Riveted Steel
Engine: 3 x 17.000 HP

Tanggal 10 April 1912, RMS "TITANIC" memulai pelayaran perdananya (maiden voyage) dari Southampton menuju New York, Amerika Serikat, dengan membawa orang2 jet set dan imigran yang mencoba meraih kehidupan yang lebih baik di Amerika Utara.

Sekira jam 11.40 pm pada tanggal 14 April 1912 "TITANIC" menabrak gunung es di sebelah tenggara Newfoundland, Kanada, yang menyebabkan shell plating sobek & memberikan akses air laut masuk membanjiri bagian dalam kapal.

Dalam waktu 2 jam & 40 menit kemudian "TITANIC" tenggelam sekira jam 2.20 am sudah masuk tanggal 15 April 1912 tanpa bisa dicegah ke kedalaman lebih dari 13 ribu feet yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari 1.500 orang.

Dalam dengar pendapat di depan anggota Senat Amerika Serikat dengan "British Board of Trade" diketahui bahwa "TITANIC" sudah diberikan peringatan bahwa di rute yang akan dilewati ada sekumpulan gunung es tapi Nahkoda tetap dengan kecepatan penuh melewati gunung es tersebut.

Dengar pendapat juga menemukan bahwa "TITANIC" tidak memiliki cukup "lifeboat" untuk mengakomodasi penyelamatan penumpang & kru yang dianggap sebagai kotribusi terbesar banyaknya korban jiwa.

Salah satu implikasi musibah tenggelamnya "TITANIC" dalam dunia maritim adalah diselenggarakannya konvensi internasional tentang keselamatan jiwa di laut atau Safety of Life at Sea (SOLAS) pada tahun 1914 di London.

SOLAS tahun 1914 merupakan versi pertama, diikuti oleh SOLAS kedua tahun 1929, SOLAS ketiga tahun 1948, SOLAS keempat tahun 1960 dan yang kelima, atau terakhir tahun 1974 yang di adopsi tanggal 1 Nopember 1974 & berlaku sejak 25 Mei 1980. SOLAS versi terakhir ini sudah beberapa kali mengalami amandemen mengikuti kebutuhan "safety at sea".

Secara keseluruhan ada 14 Bab aturan terkait SOLAS yang dibuat "...to specify minimum standards for the construction, equipment and operation of ships, compatible with their safety". Kewajiban pengadaan "lifeboat" adalah salah satu isu yang diatur dalam SOLAS tahun 1914.

Sebelum ada SOLAS, masing2 negara memiliki badan yang independen satu sama lain untuk urusan keselamatan pelayaran, yang terkenal & sudah memiliki reputasi di dunia saat itu antara lain "British Board of Trade".

Namun setelah tragedi "TITANIC", negara2 di Amerika & Eropa bertemu untuk membuat aturan standar internasional mengenai keselamatan pelayaran di laut. Hasil kerja delegasi2 ini adalah ditandatanganinya Konvensi London tanggal 20 Januari 1914, meski tidak langsung berlaku karena Perang Dunia 1.

Indonesia sebagai negara anggota IMO (International Maritime Orgsnization) sudah meratifikasi SOLAS 1974 dengan Keppres No 47 Tahun 1980.


(Dirangkum dari berbagai sumber)